Kami satu satunya jasa pendirian, pengurusan izin badan usaha, sertifikat tanah dan dokumen hukum yang berpengalaman serta memiliki legalitas lengkap serta terpercaya.
Melayani jasa segala pengurusan perizinan usaha anda dan dokumen hukum
Ingin mendirikan perusahaan sendiri tetapi merasa kewalahan dengan dokumen dan legalitas yang terlibat? Jangan khawatir, kami siap membantu Anda
Jasa pengurusan sertifikat tanah meliputi jasa balik nama sertifikat, jasa sertifikat hilang, jasa peningkatan Petok D/Letter C ke SHM, jasa pecah sertifikat dan sebagainya.
Bagi anda yang ingin karya ciptanya dilindungi oleh hukum, Seperti Karya Musik, Karya Fotografi, Karya Tulis dan hak cipta lainnya.
Jasa pembuatan legal dokumen persidangan ini mencakup semua dokumen yang dibutuhkan dalam sidang di pengadilan, seperti: Gugatan, jawaban, replik dan sebagainya.
Jasa pendampingan hukum di Pengadilan dalam menangani pengurusan penetapan ahli waris, pengurusan akta cerai atau perceraian, pengurusan dispensasi nikah.
Menjunjung tinggi profesionalisme dan menjaga dengan baik data serta informasi para klien.
Yuris.id yang kami diirikan mengutamakan kepercayaan dan kejujuran untuk para client.
Kualitas dokumen maupun pelayanan tim mitra jasa legalitas dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.
Kami menjunjung tinggi nilai -nilai dan prinsip yang dapat mendorong kami untuk selalu memberikan serta menjalin hubungan baik dengan klien kami
Layanan mudah dan legal service yang berpengalaman, serta memiliki legalitas lengkap dan terpercaya.
Tim ahli yang handal dan legal service yang berpengalaman, serta memiliki legalitas lengkap dan terpercaya.
Transparant dan hasil maximal dan legal service yang berpengalaman, serta memiliki legalitas lengkap dan terpercaya.
Kami memiliki team berpengalaman dengan latar belakang pendidikan Sarjana Hukum sampai dengan Doktor Ilmu Hukum dari kampus Terkemuka. Team kami terdiri dari pendiri, Dewan Pakar, Manajemen Partner & Lawyer Partner
Magister Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Berpengalaman Lebih Dari 5 Tahun
Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang
Berpengalaman Lebih Dari 25 Tahun
Magister Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Berpengalaman Lebih Dari 10 Tahun
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Jember
Berpengalaman Lebih Dari 2 Tahun
Kami jasa pengurusan izin usaha dan legal service yang berpengalaman, serta memiliki legalitas lengkap dan terpercaya.
Tahun Pengalaman
Client Terpuaskan
Izin Dan Dokumen Terbit
Begitu banyak klien senang bekerja dengan kami dan mereka menghargai pekerjaan kami. Kami selalu meningkatkan diri untuk menjadi lebih sukses dalam layanan hukum dan membuat lebih banyak klien senang
“Legal Corporate dari layanan yuris, saya rasa membantu sekali untuk pengurusan legalitas usaha saya, mulai dari perizinan hingga dokumen hukum tersusun dengan rapi dan sesuai regulasi. Kini, saya bisa lebih fokus mengembangkan bisnis tanpa khawatir terhadap aspek hukum. Terima kasih, Yuris, atas layanan profesional dan kemudahannya!”
“PT. Jeef Legal Corpora menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan konsultasi hukum yang akurat, cepat, dan dapat diandalkan, sehingga sangat membantu kami dalam menjaga kepatuhan hukum di lingkungan rumah sakit.”
“Kami sangat terbantu dengan layanan hukum dari PT. Jeef Legal Corpora. Respons yang cepat, analisis yang komprehensif, serta pendekatan yang profesional menjadikan PT. Jeef Legal Corpora sebagai mitra yang dapat dipercaya dalam memberikan solusi hukum yang tepat.”
Kami jasa pengurusan izin usaha dan legal service yang berpengalaman, serta memiliki legalitas lengkap dan terpercaya.
Penguatan Kedudukan Hak Pengelolaan (HPL) Peraturan ini memperjelas bahwa Hak Pengelolaan (HPL) bukan sekadar kewenangan administratif, tetapi memiliki posisi strategis dalam sistem pertanahan. Pemegang HPL seperti instansi pemerintah, BUMN/BUMD, atau badan hukum diberi kewenangan untuk merencanakan, mengatur, dan memanfaatkan tanah
Dasar Hukum Terbaru Penetapan Hak Atas Tanah Penetapan hak atas tanah di Indonesia saat ini mengacu pada regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satu aturan terbaru yang menjadi dasar penting
Tanah yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada dasarnya dianggap sebagai tanah negara sesuai Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran