Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, dikenal istilah tanah bekas hak barat. Istilah ini mungkin jarang terdengar oleh masyarakat awam, tetapi cukup penting karena masih banyak lahan di Indonesia yang statusnya terkait dengan hak barat. Pemahaman mengenai tanah bekas hak barat sangat diperlukan agar tidak salah langkah saat membeli, mengurus, atau mengelolanya.

Apa Itu Tanah Bekas Hak Barat?

Tanah bekas hak barat adalah tanah yang sebelumnya dikuasai dengan sistem hukum kolonial Belanda, seperti eigendom, erfpacht, opstal, dan gebruiksrecht. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, hak-hak barat tersebut tidak lagi berlaku. Semua hak atas tanah wajib disesuaikan dengan sistem hukum agraria nasional yang berdasarkan UUPA.

Status Hukum Tanah Bekas Hak Barat

Menurut UUPA, tanah bekas hak barat yang sudah habis masa berlakunya kembali menjadi tanah negara. Namun, pemegang hak atau ahli warisnya masih bisa mengajukan permohonan hak baru kepada pemerintah, misalnya hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai, tergantung peruntukan tanah tersebut. Jika tidak segera diajukan, tanah tersebut berpotensi dikuasai kembali oleh negara dan diberikan kepada pihak lain.

Cara Mengurus Tanah Bekas Hak Barat

Bagi masyarakat yang masih memiliki tanah bekas hak barat, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Mengumpulkan dokumen lama seperti girik, eigendom, atau dokumen peninggalan kolonial sebagai bukti awal.

2. Mengajukan permohonan hak baru ke kantor pertanahan (BPN) sesuai kebutuhan, misalnya SHM atau HGB.

3. Melampirkan bukti penguasaan fisik tanah, misalnya melalui pernyataan kepala desa atau saksi setempat.

4. Mengikuti proses pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN.

5. Menerima sertifikat baru setelah permohonan disetujui.

Tanah bekas hak barat adalah peninggalan sistem hukum kolonial yang kini harus dikonversi ke dalam sistem pertanahan nasional. Status hukumnya akan lebih aman jika segera diajukan permohonan hak baru. Dengan sertifikat resmi dari BPN, tanah tersebut memiliki kepastian hukum dan terhindar dari risiko sengketa. Untuk proses yang lebih lancar, sebaiknya gunakan jasa notaris atau konsultan hukum pertanahan seperti JF Law Firm. Konsultasikan kebutuhan hukummu sekarang! Cukup dengan Rp20.000 untuk konsultasi awal hingga layanan selesai diurus dengan tuntas. Hubungi kami melalui Legal Consulting – Jasa Pengurusan izin Usaha, Dokumen Hukum