Regulasi pertanahan di Indonesia terus mengalami pembaruan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum sekaligus kemudahan layanan. Salah satu instrumen penting dalam hal ini adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 yang hadir sebagai aturan teknis pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam menyederhanakan prosedur sekaligus memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan.
Dari sisi kepastian hukum, peraturan ini memberikan kejelasan terkait prosedur penetapan hak atas tanah, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan data yuridis dan fisik, hingga penerbitan keputusan. Sebelumnya, banyak masyarakat menghadapi ketidakpastian akibat prosedur yang berbelit dan interpretasi yang berbeda di lapangan. Dengan adanya standar yang lebih rinci dan terstruktur, potensi sengketa dapat diminimalkan karena setiap tahapan memiliki dasar hukum yang jelas dan terukur. Kepastian ini juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pertanahan.
Selain itu, regulasi ini menegaskan pentingnya tertib administrasi melalui digitalisasi dan integrasi data pertanahan. Sistem yang lebih modern memungkinkan proses verifikasi menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mengurangi risiko tumpang tindih kepemilikan. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai kejelasan norma, tetapi juga sebagai jaminan bahwa data yang digunakan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, aspek kemudahan perizinan menjadi fokus utama. Permen ini mendorong penyederhanaan alur birokrasi dengan memangkas tahapan yang tidak efisien dan memperjelas persyaratan administrasi. Masyarakat kini dapat memahami dengan lebih mudah dokumen apa saja yang dibutuhkan serta tahapan yang harus dilalui. Hal ini sangat penting, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan kepastian waktu dalam memperoleh hak atas tanah untuk mendukung kegiatan investasi.
Kemudahan tersebut juga tercermin dalam upaya mempercepat pelayanan melalui standar waktu penyelesaian dan peningkatan kualitas layanan di kantor pertanahan. Dengan prosedur yang lebih transparan dan akuntabel, praktik-praktik yang berpotensi merugikan masyarakat dapat ditekan. Pada akhirnya, regulasi ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pertanahan, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih bersih dan profesional.
Secara keseluruhan, kehadiran Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 memperlihatkan arah kebijakan pertanahan yang semakin progresif. Regulasi ini menyeimbangkan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan tuntutan efisiensi pelayanan. Jika diimplementasikan secara konsisten, aturan ini berpotensi besar menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan berkeadilan.
Kunjungi sosial media kami:
Instagram : @jfyuris_id @jflawfirm_id
Informasi lebih lanjut mengenai informasi publikasi jurnal, hubungi 082333033701
