ADVOKAT

Perlindungan merek merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual, karena merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan produk atau jasa suatu pelaku usaha dari pelaku usaha lainnya. Di Indonesia, hak atas merek ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016), yang melahirkan prinsip first to file

Tanah adalah salah satu aset yang paling diminati banyak orang. Selain digunakan sebagai tempat tinggal atau lokasi usaha, tanah juga dipandang sebagai instrumen investasi yang menjanjikan bagi sebagian orang karena nilainya cenderung terus meningkat. Melihat nilai ekonomis tersebut, pendaftaran hak atas tanah yang dibuktikan lewat Sertipikat Hak Milik (SHM), menjadi hal krusial untuk dilakukan. SHM

Dalam suatu perseroan, pihak yang tercatat sebagai pemegang saham belum tentu merupakan pihak yang sebenarnya mengendalikan atau menikmati manfaat dari saham tersebut. Kondisi ini dikenal sebagai nominee shareholder, yaitu ketika seseorang tercatat sebagai pemegang saham untuk kepentingan pihak lain. Bagaimana Hukum Mengaturnya? Dalam konteks penanaman modal, Pasal 33 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007

Konsep Umum First In First Out (FIFO) Konsep First In, First Out (FIFO) merupakan prinsip penyelenggaraan administrasi pertanahan yang menempatkan setiap permohonan pelayanan berdasarkan urutan waktu penerimaan berkas, sehingga permohonan yang lebih dahulu diterima akan diproses dan diselesaikan terlebih dahulu. Meskipun FIFO pada awalnya dikenal sebagai konsep dalam ilmu manajemen operasi (operations management) dan teori

Perlindungan terhadap pemegang polis merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan industri perasuransian. Ketika perusahaan asuransi tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya, muncul berbagai konsekuensi hukum yang menyangkut kepastian hak para pemegang polis. Salah satu contoh yang saat ini menjadi perhatian adalah kasus PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyerahkan tersangka beserta

Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling sering terjadi di Indonesia. Perselisihan mengenai kepemilikan, penguasaan, maupun batas tanah kerap berujung pada proses litigasi yang memakan waktu panjang. Tidak jarang, lahan yang sudah memiliki sertipikat masih diperdebatkan oleh pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik sebenarnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana hukum mampu

Passing off merupakan doktrin hukum yang berasal dari sistem common law, khususnya di Inggris, yang bertujuan melindungi goodwill atau reputasi suatu usaha dari tindakan peniruan atau pemboncengan oleh pihak lain. Doktrin ini dikenal dengan elemen “classical trinity“: (1) adanya goodwill yang melekat pada produk/jasa penggugat; (2) adanya misrepresentation atau penyajian menyesatkan oleh tergugat yang dapat

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan layanan pertanahan. Sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi pertanahan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Permen ATR/BPN 1/2021). Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi penerapan sertipikat elektronik

Di tengah pesatnya perkembangan dunia usaha, korporasi memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, dibalik kontribusi tersebut, tidak sedikit pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi. Sehingga korporasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada tahun 2026, hukum pidana Indonesia