admin

Aset perusahaan atas nama pribadi? Pahami risikonya

Salah satu fondasi utama Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum adalah prinsip pemisahan kekayaan. Dalam hal ini,  kekayaan perseroan secara hukum terpisah sepenuhnya dari kekayaan pribadi pendiri, pemegang saham, maupun pengurusnya. Prinsip inilah yang menjadi dasar dari adanya konsep tanggung jawab terbatas (limited liability), di mana risiko usaha idealnya berhenti pada level perseroan dan tidak […]

Aset perusahaan atas nama pribadi? Pahami risikonya Read More »

Mau Beli Tanah? Jangan Bayar Sebelum Cek 8 Hal Ini!

Tanah sudah bersertipikat, penjual mengaku pemilik, lokasi sesuai, dan harga cocok. Apakah berarti Anda boleh langsung membayar? Belum tentu. Membeli tanah bukan sekadar melihat lokasi, menawar harga, lalu menandatangani dokumen. Di balik transaksi terdapat persoalan hukum yang perlu diperiksa sejak awal karena masalah pertanahan sering baru terlihat setelah transaksi selesai dan uang berpindah tangan. Sertipikat

Mau Beli Tanah? Jangan Bayar Sebelum Cek 8 Hal Ini! Read More »

Mengurai Tumpang Tindih Lahan Lewat One Map Policy

Persoalan tumpang tindih pemanfaatan ruang menjadi salah satu isu yang marak dalam tata kelola pertanahan di Indonesia. Satu bidang lahan sering memiliki lebih dari satu izin dari sektor berbeda seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, hingga hak guna usaha karena masing-masing instansi menggunakan data dan peta rujukan yang berbeda-beda dan tidak saling selaras. Kondisi ini memicu maraknya

Mengurai Tumpang Tindih Lahan Lewat One Map Policy Read More »

Pembatasan Penerapan Prinsip First to File sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal

Perlindungan merek merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual, karena merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan produk atau jasa suatu pelaku usaha dari pelaku usaha lainnya. Di Indonesia, hak atas merek ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016), yang melahirkan prinsip first to file

Pembatasan Penerapan Prinsip First to File sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Read More »

Kenapa Due Diligence Saja Tidak Cukup Cegah Sertipikat Ganda?

Tanah adalah salah satu aset yang paling diminati banyak orang. Selain digunakan sebagai tempat tinggal atau lokasi usaha, tanah juga dipandang sebagai instrumen investasi yang menjanjikan bagi sebagian orang karena nilainya cenderung terus meningkat. Melihat nilai ekonomis tersebut, pendaftaran hak atas tanah yang dibuktikan lewat Sertipikat Hak Milik (SHM), menjadi hal krusial untuk dilakukan. SHM

Kenapa Due Diligence Saja Tidak Cukup Cegah Sertipikat Ganda? Read More »

Bukan Pemilik Sebenarnya? Memahami Risiko Nominee Shareholder dalam Struktur Korporasi

Dalam suatu perseroan, pihak yang tercatat sebagai pemegang saham belum tentu merupakan pihak yang sebenarnya mengendalikan atau menikmati manfaat dari saham tersebut. Kondisi ini dikenal sebagai nominee shareholder, yaitu ketika seseorang tercatat sebagai pemegang saham untuk kepentingan pihak lain. Bagaimana Hukum Mengaturnya? Dalam konteks penanaman modal, Pasal 33 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007

Bukan Pemilik Sebenarnya? Memahami Risiko Nominee Shareholder dalam Struktur Korporasi Read More »

Implementasi Kebijakan First In First Out (FIFO) sebagai Instrumen Reformasi Administrasi Pertanahan di Indonesia

Konsep Umum First In First Out (FIFO) Konsep First In, First Out (FIFO) merupakan prinsip penyelenggaraan administrasi pertanahan yang menempatkan setiap permohonan pelayanan berdasarkan urutan waktu penerimaan berkas, sehingga permohonan yang lebih dahulu diterima akan diproses dan diselesaikan terlebih dahulu. Meskipun FIFO pada awalnya dikenal sebagai konsep dalam ilmu manajemen operasi (operations management) dan teori

Implementasi Kebijakan First In First Out (FIFO) sebagai Instrumen Reformasi Administrasi Pertanahan di Indonesia Read More »

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Ketika Perusahaan Asuransi Gagal Bayar

Perlindungan terhadap pemegang polis merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan industri perasuransian. Ketika perusahaan asuransi tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya, muncul berbagai konsekuensi hukum yang menyangkut kepastian hak para pemegang polis. Salah satu contoh yang saat ini menjadi perhatian adalah kasus PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyerahkan tersangka beserta

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Ketika Perusahaan Asuransi Gagal Bayar Read More »

Rechtsverwerking dalam Sengketa Pertanahan: Menemukan Titik Temu antara Kepastian Hukum dan Keadilan 

Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling sering terjadi di Indonesia. Perselisihan mengenai kepemilikan, penguasaan, maupun batas tanah kerap berujung pada proses litigasi yang memakan waktu panjang. Tidak jarang, lahan yang sudah memiliki sertipikat masih diperdebatkan oleh pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik sebenarnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana hukum mampu

Rechtsverwerking dalam Sengketa Pertanahan: Menemukan Titik Temu antara Kepastian Hukum dan Keadilan  Read More »

Mengenal Praktik Passing Off dalam Rezim Hukum Merek Dagang 

Passing off merupakan doktrin hukum yang berasal dari sistem common law, khususnya di Inggris, yang bertujuan melindungi goodwill atau reputasi suatu usaha dari tindakan peniruan atau pemboncengan oleh pihak lain. Doktrin ini dikenal dengan elemen “classical trinity“: (1) adanya goodwill yang melekat pada produk/jasa penggugat; (2) adanya misrepresentation atau penyajian menyesatkan oleh tergugat yang dapat

Mengenal Praktik Passing Off dalam Rezim Hukum Merek Dagang  Read More »