Hubungi Kami

admin

Perubahan Batas Alam terhadap Hak Atas Tanah

Leave a Comment / Hak Atas Tanah, Hukum Pertanahan, Pertanahan, Tanah /

Perubahan Batas Alam terhadap Hak Atas Tanah, kondisi fisik suatu bidang tanah tidak selalu bersifat tetap. Fenomena alam seperti abrasi, sedimentasi, pergeseran aliran sungai, maupun terbentuknya tanah timbul. Persoalan hukum muncul ketika kondisi fisik tersebut tidak lagi sesuai dengan data pertanahan yang tercatat. Baca Selengkapnya.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria […]

Perubahan Batas Alam terhadap Hak Atas Tanah Read More »

Direksi Korupsi, Korporasi Ikut Bertanggung Jawab?

Leave a Comment / Hukum Bisnis, Hukum Perusahaan, Perseroan, Perseroan Terbatas /

Direksi korupsi, korporasi ikut bertanggung jawab? Pertanyaan ini menjadi penting dalam hukum pidana korporasi, sebab Direksi yang menjadi tersangka tidak otomatis membuat perusahaan ikut bertanggung jawab secara pidana. Dalam hukum pidana korporasi, perbuatan Direksi perlu dilihat berdasarkan hubungan antara tindakan tersebut dengan kedudukan pelaku, kegiatan perusahaan, kepentingan korporasi, serta manfaat yang diperoleh korporasi. Oleh karena

Direksi Korupsi, Korporasi Ikut Bertanggung Jawab? Read More »

Akibat Hukum Nominee atas Harta Kekayaan Perseroan

Leave a Comment / #jflawfirm, Hukum Bisnis, Hukum Perdata, Hukum Perusahaan, Perseroan, Perseroan Terbatas, Saham /

Akibat hukum nominee atas harta kekayaan perseroan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perusahaan. Perseroan Terbatas (PT) memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham maupun pengurusnya. Prinsip ini menjadi dasar tanggung jawab terbatas. Namun, praktik peminjaman nama (nominee) dapat mengaburkan pemisahan, misalnya ketika aset yang dibeli menggunakan dana perusahaan justru tercatat

Akibat Hukum Nominee atas Harta Kekayaan Perseroan Read More »

Bank Tanah Mewujudkan Reforma Agraria

Leave a Comment / #jflawfirm, #jualbelitanah, Agraria, Hak Atas Tanah, Hak Atas Tanah, Hukum Perdata, Hukum Pertanahan, Lawfirm, Pertanahan, Tanah /

Bank Tanah mewujudkan reforma agraria menjadi salah satu instrumen dalam pengelolaan tanah untuk mendukung pemerataan dan keadilan agraria. dibentuk untuk menjamin ketersediaan tanah secara terencana. Tanah dikelola untuk mendukung pembangunan nasional dan kepentingan umum. Pengelolaannya juga mencakup pemerataan ekonomi, konsolidasi tanah, dan reforma agraria. Keberadaan Bank Tanah berlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Bank Tanah Mewujudkan Reforma Agraria Read More »

Risiko Bisnis atau Ultra Vires?

Leave a Comment / Hukum Perusahaan /

Dalam dunia bisnis, mengambil keputusan yang mengandung risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas Direksi. Tidak semua keputusan yang menghasilkan kerugian berarti Direksi telah melakukan kesalahan. Sebuah investasi dapat gagal, ekspansi dapat tidak mencapai target, dan keputusan bisnis yang pada awalnya terlihat menjanjikan dapat berakhir berbeda dari yang diperkirakan. Direksi harus memastikan bahwa keputusan

Risiko Bisnis atau Ultra Vires? Read More »

Pahami Rechtsverwerking dan Cara Mencegahnya

Leave a Comment / Hak Atas Tanah, Hak Atas Tanah, Hukum Pertanahan, JFLAWFIRM, Pertanahan, sertifikat tanah, Tanah /

Rechtsverwerking merupakan doktrin hukum yang bermakna hilang atau lepasnya suatu hak yang diakibatkan si pemilik membiarkan pihak lain untuk menguasai, mengusahakan, dan memperlakukan objek tersebut sebagai miliknya sendiri secara nyata dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, tanpa adanya keberatan atau upaya hukum apa pun dari pemilik semula. Berbeda dari daluwarsa formal (verjaring) yang bersifat

Pahami Rechtsverwerking dan Cara Mencegahnya Read More »

Aset perusahaan atas nama pribadi? Pahami risikonya

Leave a Comment / Hukum Perusahaan, JFLAWFIRM, Lawfirm, Legal Dokumen /

Salah satu fondasi utama Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum adalah prinsip pemisahan kekayaan. Dalam hal ini,  kekayaan perseroan secara hukum terpisah sepenuhnya dari kekayaan pribadi pendiri, pemegang saham, maupun pengurusnya. Prinsip inilah yang menjadi dasar dari adanya konsep tanggung jawab terbatas (limited liability), di mana risiko usaha idealnya berhenti pada level perseroan dan tidak

Aset perusahaan atas nama pribadi? Pahami risikonya Read More »

Mau Beli Tanah? Jangan Bayar Sebelum Cek 8 Hal Ini!

Leave a Comment / #jflawfirm, #jualbelitanah, ADVOKAT, Hukum Perdata, Hukum Pertanahan, JFLAWFIRM, Pertanahan, sertifikat tanah, Tanah /

Tanah sudah bersertipikat, penjual mengaku pemilik, lokasi sesuai, dan harga cocok. Apakah berarti Anda boleh langsung membayar? Belum tentu. Membeli tanah bukan sekadar melihat lokasi, menawar harga, lalu menandatangani dokumen. Di balik transaksi terdapat persoalan hukum yang perlu diperiksa sejak awal karena masalah pertanahan sering baru terlihat setelah transaksi selesai dan uang berpindah tangan. Sertipikat

Mau Beli Tanah? Jangan Bayar Sebelum Cek 8 Hal Ini! Read More »

Mengurai Tumpang Tindih Lahan Lewat One Map Policy

Leave a Comment / Hukum Pertanahan /

Persoalan tumpang tindih pemanfaatan ruang menjadi salah satu isu yang marak dalam tata kelola pertanahan di Indonesia. Satu bidang lahan sering memiliki lebih dari satu izin dari sektor berbeda seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, hingga hak guna usaha karena masing-masing instansi menggunakan data dan peta rujukan yang berbeda-beda dan tidak saling selaras. Kondisi ini memicu maraknya

Mengurai Tumpang Tindih Lahan Lewat One Map Policy Read More »

Pembatasan Penerapan Prinsip First to File sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal

Leave a Comment / ADVOKAT /

Perlindungan merek merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual, karena merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan produk atau jasa suatu pelaku usaha dari pelaku usaha lainnya. Di Indonesia, hak atas merek ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016), yang melahirkan prinsip first to file

Pembatasan Penerapan Prinsip First to File sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Read More »