admin

Passing off merupakan doktrin hukum yang berasal dari sistem common law, khususnya di Inggris, yang bertujuan melindungi goodwill atau reputasi suatu usaha dari tindakan peniruan atau pemboncengan oleh pihak lain. Doktrin ini dikenal dengan elemen “classical trinity“: (1) adanya goodwill yang melekat pada produk/jasa penggugat; (2) adanya misrepresentation atau penyajian menyesatkan oleh tergugat yang dapat […]

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan layanan pertanahan. Sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi pertanahan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Permen ATR/BPN 1/2021). Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi penerapan sertipikat elektronik

Di tengah pesatnya perkembangan dunia usaha, korporasi memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, dibalik kontribusi tersebut, tidak sedikit pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi. Sehingga korporasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada tahun 2026, hukum pidana Indonesia

Hak Pengelolaan (HPL) merupakan salah satu instrumen dalam sistem hukum pertanahan Indonesia yang bersumber dari konsep Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Pengaturan lebih lanjut mengenai HPL saat ini terdapat dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 serta ketentuan teknis

Tanah hibah adalah tanah yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain secara cuma-cuma, tanpa pembayaran atau imbalan. Dalam hukum perdata, hibah dipahami sebagai pemberian yang dilakukan saat pemberi hibah masih hidup dan diterima oleh penerima hibah. Jika objek hibah berupa tanah, maka pemberian tersebut tidak cukup hanya dilakukan secara lisan, tetapi harus dibuat dengan prosedur

Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 menimbulkan diskursus yang tidak hanya menyentuh aspek teknis pembuktian kerugian negara, tetapi juga mempengaruhi konstruksi konseptual mengenai batasan, bentuk, dan otoritas penentu kerugian negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.  Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus

Blockchain merupakan teknologi pencatatan data digital yang bekerja secara terdesentralisasi melalui satu kesatuan jaringan komputer yang saling terkoneksi satu sama lainnya. Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi atau data dapat tercatat secara permanen, transparan, dan sukar untuk dimanipulasi karena menggunakan sistem kriptografi dan distributed ledger.  Di dalam konteks industri AI dan cryptocurrency, blockchain berfungsi sebagai dasar