Hubungi Kami

admin

Menakar Ulang Konsep Kerugian Negara Pasca Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dan 66/PUU-XXIV/2026

Leave a Comment / ADVOKAT /

Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 menimbulkan diskursus yang tidak hanya menyentuh aspek teknis pembuktian kerugian negara, tetapi juga mempengaruhi konstruksi konseptual mengenai batasan, bentuk, dan otoritas penentu kerugian negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.  Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus […]

Menakar Ulang Konsep Kerugian Negara Pasca Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dan 66/PUU-XXIV/2026 Read More »

Blockchain Diakui Sebagai Infrastruktur Digital di Dalam PP 28/2025 : Akselerasi Ekosistem Ekonomi Digital di Indonesia

Leave a Comment / ADVOKAT /

Blockchain merupakan teknologi pencatatan data digital yang bekerja secara terdesentralisasi melalui satu kesatuan jaringan komputer yang saling terkoneksi satu sama lainnya. Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi atau data dapat tercatat secara permanen, transparan, dan sukar untuk dimanipulasi karena menggunakan sistem kriptografi dan distributed ledger.  Di dalam konteks industri AI dan cryptocurrency, blockchain berfungsi sebagai dasar

Blockchain Diakui Sebagai Infrastruktur Digital di Dalam PP 28/2025 : Akselerasi Ekosistem Ekonomi Digital di Indonesia Read More »

Memahami Prinsip Fiktif Positif dalam Perizinan Usaha Berbasis Sistem OSS-RBA

Leave a Comment / ADVOKAT /

Sistem perizinan berusaha dengan model Online Single Submission berbasis risiko yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (PP 28/2025) telah membawa disrupsi yang sangat signifikan serta efisiensi dalam proses perizinan di Indonesia. Melalui deretan kemudahan di dalam fitur-fitur pemrosesan yang bersifat terintegrasi ini memunculkan mispersepsi bagi masyarakat akan prinsip fiktif positif. 

Memahami Prinsip Fiktif Positif dalam Perizinan Usaha Berbasis Sistem OSS-RBA Read More »

Memahami Prinsip Fiktif Positif dalam Perizinan Usaha Berbasis Sistem OSS-RBA

Leave a Comment / Uncategorized /

Sistem perizinan berusaha dengan model Online Single Submission berbasis risiko yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (PP 28/2025) telah membawa disrupsi yang sangat signifikan serta efisiensi dalam proses perizinan di Indonesia. Melalui deretan kemudahan di dalam fitur-fitur pemrosesan yang bersifat terintegrasi ini memunculkan mispersepsi bagi masyarakat akan prinsip fiktif positif. 

Memahami Prinsip Fiktif Positif dalam Perizinan Usaha Berbasis Sistem OSS-RBA Read More »

Kepastian Hukum dan Kemudahan Perizinan Tanah melalui Permen ATR/BPN No. 18/2021

Leave a Comment / ADVOKAT, Hukum Perdata, Hukum Perkawinan, Hukum Pertanahan, Hukum Pidana, Jasa Pengurusan Dokumen, JFLAWFIRM, Lawfirm, Legal Dokumen, Pertanahan, sertifikat tanah, SHGB, SHM, Tanah /

Regulasi pertanahan di Indonesia terus mengalami pembaruan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum sekaligus kemudahan layanan. Salah satu instrumen penting dalam hal ini adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 yang hadir sebagai aturan teknis pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam menyederhanakan prosedur sekaligus memperkuat

Kepastian Hukum dan Kemudahan Perizinan Tanah melalui Permen ATR/BPN No. 18/2021 Read More »

Apa Saja Perubahan Penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021?

Leave a Comment / ADVOKAT, HGB, Hukum Perdata, Hukum Pertanahan, Hukum Perusahaan, JFLAWFIRM, Lawfirm, Pertanahan, sertifikat tanah, SHGB, SHM, Tanah /

Penguatan Kedudukan Hak Pengelolaan (HPL) Peraturan ini memperjelas bahwa Hak Pengelolaan (HPL) bukan sekadar kewenangan administratif, tetapi memiliki posisi strategis dalam sistem pertanahan. Pemegang HPL seperti instansi pemerintah, BUMN/BUMD, atau badan hukum diberi kewenangan untuk merencanakan, mengatur, dan memanfaatkan tanah yang dikelolanya. Selain itu, HPL dapat menjadi dasar pemberian hak turunan seperti Hak Guna Bangunan

Apa Saja Perubahan Penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021? Read More »

5 Poin Penting yang Wajib Diketahui tentang Tata Cara Penetapan Hak Atas Tanah Terbaru

Leave a Comment / ADVOKAT, hak cipta, HAKI, HGB, Hukum Perdata, Hukum Pertanahan, Jasa Pengurusan Dokumen, JFLAWFIRM, Lawfirm, Legal Dokumen, sertifikat tanah, SHGB, Tanah /

Dasar Hukum Terbaru Penetapan Hak Atas Tanah Penetapan hak atas tanah di Indonesia saat ini mengacu pada regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satu aturan terbaru yang menjadi dasar penting adalah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2025 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri

5 Poin Penting yang Wajib Diketahui tentang Tata Cara Penetapan Hak Atas Tanah Terbaru Read More »

Bagaimana Status Hukum Tanah yang Belum Terdaftar di BPN?

Leave a Comment / ADVOKAT, HGB, Hukum Perdata, Hukum Pertanahan, Jasa Pengurusan Dokumen, JFLAWFIRM, Lawfirm, Legal Dokumen, Pertanahan, sertifikat tanah, SHGB, SHM, Tanah /

Tanah yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada dasarnya dianggap sebagai tanah negara sesuai Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, meskipun dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Secara hukum, tanah ini belum memiliki kekuatan pembuktian

Bagaimana Status Hukum Tanah yang Belum Terdaftar di BPN? Read More »

Hak Guna Usaha (HGU): Aturan, Jangka Waktu, dan Pemanfaatannya

Leave a Comment / ADVOKAT, hak cipta, HGB, hukum pajak, Hukum Perdata, Hukum Pertanahan, Jasa Pengurusan Dokumen, JFLAWFIRM, Lawfirm, Pertanahan, Tanah /

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu jenis hak atas tanah dalam sistem hukum agraria di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk memanfaatkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna kegiatan usaha produktif. Hak ini umumnya digunakan untuk kegiatan usaha yang membutuhkan lahan dalam skala besar, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan. Dengan

Hak Guna Usaha (HGU): Aturan, Jangka Waktu, dan Pemanfaatannya Read More »

Perbedaan AJB dan PPJB dalam Transaksi Tanah: Mana yang Lebih Aman bagi Pembeli?

Leave a Comment / ADVOKAT, HGB, Hukum Pertanahan, JFLAWFIRM, Lawfirm, Pertanahan, sertifikat tanah, SHGB, Tanah /

Transaksi jual beli tanah di Indonesia tidak hanya melibatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi juga harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar kepemilikan tanah memiliki kepastian hukum. Dalam praktiknya, terdapat dua dokumen yang sering digunakan dalam proses transaksi tanah, yaitu Akta Jual Beli (AJB) dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Kedua dokumen ini memiliki

Perbedaan AJB dan PPJB dalam Transaksi Tanah: Mana yang Lebih Aman bagi Pembeli? Read More »